Membubarkan Ormas Islam?

Penulis ingin mengangkat tiga hal penting tentang pro kontra RUU Ormas. Pertama tentang pembubaran, kedua pendanaan, ketiga ormas Islam sebagai gerakan kontra terorisme. Tulisan ini adalah pendapat penulis untuk mendapat masukan dan pemantik diskusi substantive untuk perbaikan UU Ormas nanti.

Pertama, tentang pembubaran ormas radikal, anarkis dan anti demokrasi. Siapa saja ormas radikal, anarkis, dan anti demokrasi yang sering dibicarakan itu? Tentu tidak sembarang tunjuk organisasi, jika tidak disertai fakta, bukti yang kuat dan dilandasi kriteria yang lugas. Kriteria itupun harus dipahami bersama dan ormas Islam harus dalam frekuensi yang sama dalam penyikapan. Karena itu, penting sekali diadakan diskusi antar ormas Islam untuk mendapatkan perspektif yang adil dan berada dalam titik temu yang sama.

Jika yang terjadi adalah anarkisme atau kekerasan terhadap pihak lain, yang merugikan dan terbukti sah secara hukum, maka kewajiban aparat untuk segera menindak, menangkap pelaku dan membubarkan ormas yang melakukan kekerasan tersebut. Tetapi, dasar hukumnya juga harus kuat, tentu investigasi komprehensif mesti dilakukan dan mendengar kedua pihak secara adil. Prinsipnya, jangan asal tunjuk ormas, apalagi dengan stereotyping yang makin menyudutkan mereka. Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah dua di antara beberapa ormas Islam yang sering disebut sebagai ormas radikal dan anarkis. Tentu harus dibuktikan dengan tegas secara hukum. Selain itu, apakah dua ormas itu berbadan hukum resmi?

Wacana pembubaran juga menyasar pada ormas yang anti demokrasi dan tidak setuju dengan NKRI. Jika yang disasar adalah organisasi yang dalam metode pengkaderannya menyebarluaskan ide tentang perubahan bentuk negara, apakah itu sebuah pelanggaran? Ide itu, misalnya ada di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menginginkan Khilafah Islamiyah sebagai bentuk negara ideal. Apakah mencita-citakan khilafah adalah pelanggaran hukum? Apakah ide ini berbeda dengan Marxisme, Komunisme dan Leninisme yang secara tegas dilarang dalam penjelasan UU Ormas No 5 tahun 1985? Perlu uji publik yang dalam untuk menjawab hal ini. Agar jika UU Ormas yang baru sudah diberlakukan, tidak justru melemahkan kekuatan sipil dan memberangus kebebasan berpendapat dan berserikat.

Kedua, pendanaan ormas (NGO dan lembaga donor) asing. Transparansi muasal dana dan model laporan keuangan lembaga yang berasal dari luar Indonesia makin mengemuka setelah insiden penyerbuan kantor Greenpeace. Lembaga pembela lingkungan itu dituduh menadah dana judi.

Selama ini, NGO yang mendapat dana dari lembaga asing, mengaku telah teruji akuntabilitasnya. Lembaga donor itu seperti USAID, AUSAID, ACCESS, Hivos, European Commission, The Asia Foundation, dan sebagainya. NGO nasional memiliki auditor independen yang memang disyaratkan oleh lembaga donor ketika proses tender proyek dilaksanakan. Meski ternyata, tidak semua NGO nasional seperti ICW, Walhi, PATTIRO, dan lainnya, melaporkan secara berkala laporan keuangannya. Padahal, NGO nasional itu getol sekali mendorong UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU itu mengamanatkan laporan keuangan berkala bagi seluruh badan publik.

Sebenarnya, yang dimaksud “asing” di sini bukan hanya dana dari Eropa, Australia dan Amerika. Dalam konteks ormas Islam, banyak juga sumber dana dari Timur Tengah, yaitu pengusaha, yayasan dan lembaga negara petrodollar yang mengirimkan dana untuk dikelola oleh berbagai ormas Islam di tanah air. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya?

Setahu penulis, lembaga pengelola uang dari Timur Tengah, harus memberi laporan detail pada pemberi bantuan, yang mayoritas adalah untuk masjid, gedung madrasah, atau even buka puasa (ifthar) dan qurban. Laporan itu harus disertai dengan foto dan video lokasi pelaksanaan, peserta dan kelengkapan administrasinya. Dari sisi amanah—yang menjadi prinsip utama pengelolaan uang itu—sudah terpenuhi, hanya saja, dari sisi administrasi transparansi dan akuntabilitas itu belum sempurna. Pencatatan modern belum dilaksanakan, kecuali beberapa lembaga zakat nasional yang juga sudah memilik auditor independen. Tradisi ini harus diikuti pengelola dana Timur Tengah yang lain.

RUU Ormas memuat perintah pelaporan dana pada pasal 40 dan pasal 45. Sanksinya, di pasal 51, jika tidak mengindahkan, adalah pembekuan sementara paling lama 90 hari sampai keluar putusan pembekuan dari pengadilan negeri atau Mahkamah Agung.

Ketiga, peran ormas Islam dalam penanggulangan terorisme. Masih maraknya aksi dan tindakan terorisme di Indonesia, tidak bisa dinafikan, juga membuat ormas Islam kecolongan. Ratusan ribu institusi pendidikan—sekolah, pesantren, ma’had—yang dimiliki seluruh ormas Islam, apakah tidak bisa membendung merebaknya ideologi perusak itu? Apakah karena rancangan kurikulum yang masih bolong-bolong, atau justru karena dukungan pemerintah yang kurang dalam aspek finansial—sehingga berujung pada tidak maksimalnya pengelolaan “pendidikan kontra-terorisme” di berbagai ormas Islam? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh ormas dan pemerintah.

Menurut penulis, pemerintah kurang melakukan support pendanaan bagi lembaga pendidikan milik ormas Islam. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tidak akan bisa sendirian, demikian juga BIN (Badan Intelejen Negara). Justru garda depan gerakan kontra terorisme adalah ormas-ormas Islam yang memiliki banyak institusi pengkaderan dan pendidikan.

Anggaran negara idealnya diberikan dalam jumlah maksimal dan memenuhi kebutuhan bagi pendidikan keagamaan yang ramah, inklusif dan rahmatan lil ‘alamin. Alih-alih peningkatan anggaran pesantren, pemerintah justru tingkatkan persenjatai lebih banyak. Bukankan pendekatan melalui pendidikan jauh lebih ampuh dari pada pendekatan fisik dan persenjataan?

Akhir kalam, daripada kita meributkan wacana pembubaran ormas, lebih produktif jika berdiskusi pada penguatan peran ormas dan pengelolaannya yang selama ini lebih sering didukung masyarakat, menjadi ditopang oleh pendanaan APBN/APBD yang notabene juga adalah pajak dari rakyat. Tentu, dengan syarat utama transparansi dan akuntabilitas lembaganya sudah diperbaiki dan dikawal dengan benar.[]